Dua Direktur Perumda Tirtanadi Terima SK Sebelum Dilantik Gubernur Sumut, LSM Transparansi Publik Pertanyakan Prosedurnya

MEDAN, Gempur24.com – Pengangkatan dua Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 menjadi sorotan. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, disebut enggan melantik kedua pejabat tersebut, sementara Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka dikabarkan telah diserahkan.

Dua pejabat yang dimaksud adalah Sahrim Siregar, SE, MM, sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, serta Lamtagon Manalu, S.Si., MSP, sebagai Direktur Produksi dan Operasional Perumda Tirtanadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, SK pengangkatan kedua direktur tersebut diserahkan oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Senin (26/10/2026).
Namun, informasi mengenai penyerahan SK tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait, termasuk mengenai dasar hukum dan status berlakunya keputusan tersebut.

Persoalan ini mendapat perhatian dari LSM Transparansi Publik. Syafaruddin Ali, SH, mempertanyakan alasan belum dilaksanakannya pelantikan kedua direktur tersebut oleh Gubernur Sumatera Utara.

“Ada apa sebenarnya? Kalau memang kedua Direktur tersebut telah ditetapkan untuk menduduki jabatan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengangkatan dan status kewenangan mereka,” demikian pokok pertanyaan yang disampaikan terkait persoalan tersebut.

Menurut Syafaruddin, kejelasan prosedur pengangkatan pejabat di perusahaan daerah sangat penting untuk menjamin transparansi, kepastian administrasi, serta akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan milik Pemerintah Daerah.

Ia juga mempertanyakan mengapa SK pengangkatan disebut telah diserahkan, sementara pelantikan kedua Direktur tersebut oleh Gubernur belum terlaksana. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Jangan sampai muncul pertanyaan di tengah publik mengenai dasar penyerahan SK, kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan sejak kapan mereka secara resmi dapat menjalankan tugas sebagai Direktur,” menjadi hal yang perlu diperjelas oleh Pemerintah Daerah.

Syafaruddin turut menyoroti perbedaan proses yang disebut terjadi antara kedua Direktur tersebut dengan Direktur Utama Ardian Surbakti dan Direktur Keuangan Salman Sihotang, yang menurut informasi diterimanya SK setelah menjalani pelantikan oleh Gubernur Sumatera Utara, pada 8 Agustus 2025.

Perbedaan proses tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama mengenai apakah terdapat mekanisme administratif yang berbeda atau tahapan pelantikan yang masih harus diselesaikan.

Minta Pemprov Sumut Buka Penjelasan

Untuk memastikan persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan keterangan resmi mengenai proses pengangkatan Sahrim Siregar dan Lamtagon Manalu.

Klarifikasi tersebut setidaknya perlu mencakup dasar penerbitan SK, pejabat yang berwenang menyerahkannya, status hukum dan keputusan pengangkatan, serta apakah pelantikan merupakan tahapan wajib sebelum keduanya menjalankan tugas.

Di sisi lain, status keabsahan pengangkatan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi bahwa pelantikan belum dilakukan. Hal itu perlu ditelaah dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, isi SK, dan ketentuan mengenai pengangkatan direktur Perumda Tirtanadi.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara maupun kepala Biro Administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai alasan belum dilaksanakannya pelantikan kedua direktur tersebut.

Redaksi Gempur24.con membuka ruang bagi Gubernur Sumatera Utara, pihak Biro Administrasi, manajemen Perumda Tirtanadi, serta pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menantikan penjelasan yang transparan agar proses pengangkatan direktur Perumda Tirtanadi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyisakan pertanyaan mengenai kepastian administrasi maupun kewenangan pejabat yang bersangkutan. (TIM)