Pengamat : SPPG Medan Tembung 3 Di Duga Sudah memenuhi Unsur Formil Dan Materil Pidana.

Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H, CCFA menanggapi maraknya sorotan dalam pemberitaan penggunaan Susu Opao, seperti diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri di Jalan Letda Sujono No 74 Medan, diduga beberapa kali memberikan Opao, minuman rasa susu sebagai menu MBG. Padahal, penggunaan produk ini telah dilarang BGN.

Jika memang terbukti, maka jelas perbuatan dimaksud sudah memenuhi Unsur Formil ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimana Means Reanya adalah Penyalah Gunaan Wewenang dengan Cara Menggunakan Produk Minuman – makanan yang Tidak Sesuai Spesifikasi Produk Pangan sebagaimana di atur dalam Nota Dinas BGN Nomor 28/05.00/ND/09/2026, tanggal 5 September 2026 bahwa SPPG dilarang menyajikan/menggunakan Minuman rasa susu/perisa Susu, Susu kental Manis/krimer kental manis, Minuman berpemanis tinggi yang tidak memenuhi standart gizi susu murni.

Ketika SPPG dimaksud membelanjakan Anggaran Negara untuk maksud memenuhi kebutuhan MBG dimana produk untuk kebutuhan tersebut tidak sesuai Spesifikasi yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, maka SPPG tersebut wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Negara dimaksud.

Besaran kerugian Negaranya bisa dihitung dari selisih pembelian Produk susu Opao dengan Produk susu yang di anjurkan dan atau ditentukan spesifikasinya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Praktisi hukum ini menandaskan lagi bahwa sebenarnya BGN sudah mengedarkan Keputusan Deputi BGN Nomor 012/05/01 SK 12/10/2025 tentang Juknis Susu MBG bahwa terdapat Jukni Standart Penyediaan – distribusi Susu pada program MBG dimana didalamnyasudah diatur standart lengkap mulai pengadaan, distributor, penyajian.

lanjut kata Aktivis kedan Ombudsman ini bahwa dalam keputusan Deputi BGN tersebut jelas memuat kewajiban pemenuhan standart keamanan pangan, sertifikasi, masa simpan dan kemasan, ini harus di patuhi oleh seluruh SPPG di Indonesia tanpa terkecuali.

Unsur Formil Pidana Dan Maladministrasi.

Selain penyalahgunaan wewenang, maka unsur formil pidananya bisa ditelusuri apakah ada Unsur Manipulasi Dokumen Pengadaan barang dan jasanya, persengkongkolan dengan penyedia/pemasok, serta adanya Mark-up harga, ini harus di selidiki oleh Aparat Penegak Hukum ketika ada Indikasi Tindak Pidana Korupsinya

Selain Unsur formil Pidananya, Maladministrasinya juga sudah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undaang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh pihak swasta/yaysan akan tertapi ketersediaannya merupakan Misi Negara dan di Danai oleh Negara.

Yayasan Dan Kepala SPPG Harus Bertanggungjawab

Ketua yayasan dan atau pemeilik yayasan serta Kepala SPPG yang di duga melakukan perbuatan dimaksud wajib mempertanggugjawabkan semua perbuatan, tindakan dan keputusan akan penggunaan Uang Negara, serta konsukuensinya karena jika itu tidak lakukan akan mengurangi Image, kepercayaan publik kepada SPPG dimaksud.

Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata.

Aparat penegak Hukum (APH) sebaiknya melakukan investigasi langsung ke Tempat kejadian perkara (TKP) dimana Locus dan tempusnya sudah diketahui jelas, jangan tunggu laporan/pengaduan karena ini bukan delik aduan, publik melihat dan memantau serta merasakan jelas fakta yang sedang terjadi ini.