Anggaran Revitalisasi Dua SMP Negeri di Medan Hampir Rp4,9 Miliar, AWDI Sumut Pertanyakan Barang Lama yang Masih Digunakan

Gempur24, MEDAN — 16 Oktober 2026. Pelaksanaan program revitalisasi di UPT SMP Negeri 45 Medan, Lingkungan XVII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, serta UPT SMP Negeri 33 Medan di Desa Paya Rumput, menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai penyelesaian pekerjaan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian barang yang dibeli dengan kondisi di lapangan.

Program revitalisasi pada kedua sekolah tersebut disebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp4.895.000.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dan dikelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Berdasarkan informasi papan proyek yang menjadi perhatian awak media, pelaksanaan pekerjaan tercatat mulai 1 April 2026 hingga 31 Juli 2026. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, pekerjaan di kedua sekolah tersebut diduga belum sepenuhnya rampung setelah melewati batas waktu yang tercantum.

Selain persoalan waktu penyelesaian, muncul pula pertanyaan mengenai pengadaan barang dan material untuk kebutuhan revitalisasi. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima awak media, sejumlah barang lama disebut masih digunakan. Kondisi tersebut perlu diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, daftar pengadaan, serta realisasi penggunaan anggaran.

AWDI Minta Kejari Belawan Turun Tangan

Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPW Sumatera Utara, Agil Agus, meminta aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Belawan, menelusuri pelaksanaan program revitalisasi pada kedua sekolah tersebut apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dan kondisi faktual di lapangan.

Agil Agus menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk sektor pendidikan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukannya.

“Apabila terdapat temuan atau indikasi ketidaksesuaian antara anggaran, barang yang dibeli, dan kondisi di lapangan, kami meminta APH, khususnya Kejari Belawan, segera melakukan penelusuran sesuai kewenangannya. Kepala UPT SMPN 45 Medan yang juga merangkap Kepala UPT SMPN 33 Medan perlu dimintai keterangan dan diminta menunjukkan dokumen pendukung agar dapat dicocokkan dengan kondisi barang serta pekerjaan yang sebenarnya,” demikian penegasan Agil Agus.

Menurutnya, langkah penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah seluruh barang dan material yang tercantum dalam dokumen pengadaan benar-benar tersedia, sesuai spesifikasi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ia juga menekankan bahwa permintaan penelusuran tersebut bukanlah kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan data, bukti, serta prosedur hukum yang berlaku.

Kepala UPT Sekolah Janji Memberikan Tanggapan

Sebelumnya, pada Senin, 12 Oktober 2026, Jumadi selaku Wakil Ketua AWDI DPW Sumatera Utara sekaligus perwakilan media Radaristananews.com, bersama tim media Mitra86sergap.com dan Sniper86.com, telah menyampaikan konfirmasi resmi dan permohonan klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada Erwin Syahputra, S.Pd., yang disebut menjabat sebagai Kepala UPT SMPN 45 Medan sekaligus Kepala UPT SMPN 33 Medan.

Dalam konfirmasi tersebut, awak media meminta penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pekerjaan, persentase progres fisik masing-masing sekolah, rincian anggaran, volume pekerjaan, mekanisme pengawasan, keterlibatan komite sekolah, serta pertanggungjawaban penggunaan dana APBN.

Awak media juga meminta penjelasan mengenai kesesuaian barang yang dibeli dengan kondisi di lapangan, termasuk alasan apabila masih terdapat barang lama yang digunakan dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Menanggapi pesan konfirmasi tersebut, Erwin Syahputra menyampaikan kesediaannya untuk memberikan jawaban.

“Siap Bang, nanti kita tanggapi ya dengan data kami,” ucap Erwin melalui pesan WhatsApp.

Dalam komunikasi sebelumnya, Erwin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memberikan balasan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian terhadap sekolah yang dipimpinnya.

Pernyataan tersebut menjadi catatan bahwa pihak sekolah telah menerima konfirmasi dan menyatakan akan memberikan tanggapan berdasarkan data yang dimiliki. Hingga berita ini disusun, penjelasan terperinci mengenai rincian anggaran, progres pekerjaan, serta kesesuaian pengadaan barang masih perlu disampaikan untuk memperjelas persoalan yang menjadi perhatian publik.

Dokumen dan Kondisi Lapangan Perlu Dicocokkan

AWDI menilai, apabila ditemukan perbedaan antara dokumen perencanaan dan kondisi faktual, pihak terkait perlu menjelaskannya secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dapat mencakup dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), daftar pengadaan barang, spesifikasi dan volume pekerjaan, bukti pembelian, laporan kemajuan fisik, dokumentasi pelaksanaan, serta laporan pertanggungjawaban P2SP.

Selain itu, keterlambatan penyelesaian pekerjaan juga perlu dijelaskan, termasuk apakah terdapat perubahan jadwal, perpanjangan waktu, kendala teknis, atau faktor lain yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi.

Kejaksaan Negeri Belawan diharapkan dapat menelaah laporan atau informasi yang disampaikan masyarakat sesuai kewenangannya dan menentukan langkah lebih lanjut apabila ditemukan dasar yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan.

Di sisi lain, pihak sekolah dan instansi terkait tetap harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan serta dokumen pendukung agar persoalan ini tidak dinilai hanya dari satu sisi.

AWDI Tegaskan Pentingnya Transparansi

Jumadi menegaskan bahwa konfirmasi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat, menguji fakta, serta memberikan ruang kepada pihak yang berkaitan untuk menyampaikan klarifikasi sebelum pemberitaan diterbitkan.

AWDI DPW Sumatera Utara berharap program revitalisasi sekolah benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan, bukan justru menyisakan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan.

Apabila tidak terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, dokumen dan penjelasan yang transparan diharapkan dapat menjawab keraguan publik. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.

Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, serta hak jawab dan hak koreksi sebagaimana prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Erwin Syahputra, pihak P2SP, Dinas Pendidikan Kota Medan, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, data, dan dokumen pendukung guna melengkapi pemberitaan ini. (TIM)