Kabut Asap Selimuti Medan, DLHK Sumut Sebut Asap Kiriman dan Siapkan Modifikasi Cuaca

MEDAN — Kabut asap dan penurunan kualitas udara yang belakangan terjadi, termasuk di Kota Medan, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut menyebut kondisi tersebut diduga dipengaruhi asap kiriman dari luar daerah akibat pergerakan arah angin.

Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (16/10/2026).

Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan sebelumnya, pihaknya sempat mendeteksi dua titik api di wilayah Sumatera Utara, masing-masing di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Samosir. Kedua titik api tersebut berhasil dipadamkan melalui kesiapsiagaan dan kolaborasi masyarakat bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, serta jajaran DLHK.

Menurutnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat.

Pemprov Sumut Siapkan Langkah Mitigasi

Sebagai langkah penanganan jangka pendek, Pemprov Sumut terus membagikan masker kepada masyarakat dan melakukan koordinasi terkait rencana modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan di wilayah terdampak.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap sekaligus mendukung penanganan kondisi lingkungan yang mengalami penurunan kualitas udara.

Meski demikian, pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan sumber pencemaran dan kebakaran lahan agar persoalan kabut asap tidak terus berulang.

DLHK Sumut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, baik untuk membuka lahan maupun kepentingan lainnya, karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan dan menghasilkan asap pekat.

Ekosistem Gambut Perlu Penanganan Khusus

Dalam kesempatan itu, Heri turut menyambut baik langkah pemerintah pusat membentuk badan khusus yang menangani rehabilitasi mangrove dan gambut.

Ia menjelaskan, ekosistem gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kawasan hutan produksi maupun hutan lindung sehingga memerlukan metode pengelolaan dan penanganan yang khusus.

Menurutnya, kondisi lahan gambut harus tetap terjaga kelembapannya. Apabila mengering, potensi terjadinya kebakaran akan meningkat dan dapat menghasilkan asap pekat yang sulit ditangani.

“Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa,” tegas Heri.

Karena itu, pengelolaan gambut yang berkelanjutan dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran, menjaga fungsi ekologis, serta mengurangi ancaman kabut asap.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Heri menegaskan, upaya mengatasi kabut asap tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Pencegahan melalui pengawasan, pemeliharaan ekosistem, dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dari penanganan karhutla.

Ia mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Di tengah kondisi kualitas udara yang menjadi perhatian, masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan anjuran kesehatan dari instansi berwenang.

Pemprov Sumut berharap koordinasi lintas instansi, dukungan masyarakat, serta langkah mitigasi yang disiapkan dapat membantu mengendalikan risiko karhutla dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Sumatera Utara.

(Redaksi)